Ganggu Warga Setempat
[JAKARTA] Revitalisasi Kota Tua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak beberapa tahun terakhir dinilai jalan di tempat dan hanya menghamburkan anggaran hingga miliaran rupiah. Hal itu dikatakan Ketua Paguyuban Kota Tua Jacky Sutiono di Jakarta, baru-baru ini.
Dijelaskan, dalam melakukan upaya revitalisasi, Pemprov DKI tidak turut melakukan perawatan. Selain itu dalam merevitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI juga tidak melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar Kota Tua.
"Di antaranya para pemilik bangunan di Kota Tua yang tergabung dalam Paguyuban Kota Tua tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan dalam setiap kebijakan dan rencana revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya baru-baru ini.
Akibatnya, jelas Jacky, beberapa upaya revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI merugikan pemilik bangunan tua di kawasan itu. Contohnya, penanaman pohon kelapa yang menutupi jendela bangunan.
"Sehingga jendela tidak bisa dibuka. Belum lagi pembuatan dan peninggian pedestrian yang menutupi pintu bangunan, sehingga pintu kami tidak bisa dibuka keluar. Ini merugikan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, jaringan kabel dipasang di atas kali juga mengganggu keindahan dan membahayakan masyarakat sekitar. Belum lagi banyak sampah berserakan. Padahal, warga sudah membayar retribusi. Masalah lain, adanya parkir kendaraan yang tidak teratur. "Keamanan dan ketertiban belum benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di Kota Tua," kata Jacky.
Hal senada dikatakan Sekjen Paguyuban Kota Tua Ella Ubaidi. Menurutnya, kawasan Kota Tua yang luasnya sekitar 840 hektare itu, sebanyak 18% di antaranya seperti lahan dan gedung kantor kecamatan, museum milik Pemprov DKI. Sebanyak 12% seperti Stasiun KA Beos, Kantor Pos milik Pemerintah Pusat. "Sedangkan 70 persen lainnya lahan milik swasta. Artinya pihak swasta dan komunitas yang ada di kawasan Kota Tua jangan ditinggalkan begitu saja dalam melakukan revitalisasi kawasan itu," katanya.
Ella mengatakan, dalam merevitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI juga harus mempertimbangkan masalah perawatannya. Sehingga proyek bernilai miliaran rupiah tidak sia-sia hanya dalam hitungan bulan.
"Contohnya revitalisasi di Taman Fatahillah yang menelan biaya Rp 50 miliar, untuk penataan pencahayaan, penataan kabel PLN, telepon, taman, dan sebagainya. Proyek 2006-2007 itu cuma bisa bertahan tiga bulan, lampu-lampu banyak yang mati, telepon rusak," ujarnya.
Menurut Ella, pembangunan kawasan Kota Tua perlu melibatkan warga sekitarnya, sehingga ada manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Misalnya, dengan kegiatan industri rumahan, mengembangkan wisata kuliner yang harganya terjangkau masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Pengelola Aset PT Pusat Perdagangan Indonesia(PPP) Robert Tambunan, mengkritisi pernyataan Aurora Tambunan seusai dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. [Y-6]
(Suara Pembaruan, Senin, 16 Maret 2009)
[JAKARTA] Revitalisasi Kota Tua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak beberapa tahun terakhir dinilai jalan di tempat dan hanya menghamburkan anggaran hingga miliaran rupiah. Hal itu dikatakan Ketua Paguyuban Kota Tua Jacky Sutiono di Jakarta, baru-baru ini.
Dijelaskan, dalam melakukan upaya revitalisasi, Pemprov DKI tidak turut melakukan perawatan. Selain itu dalam merevitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI juga tidak melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar Kota Tua.
"Di antaranya para pemilik bangunan di Kota Tua yang tergabung dalam Paguyuban Kota Tua tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan dalam setiap kebijakan dan rencana revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya baru-baru ini.
Akibatnya, jelas Jacky, beberapa upaya revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI merugikan pemilik bangunan tua di kawasan itu. Contohnya, penanaman pohon kelapa yang menutupi jendela bangunan.
"Sehingga jendela tidak bisa dibuka. Belum lagi pembuatan dan peninggian pedestrian yang menutupi pintu bangunan, sehingga pintu kami tidak bisa dibuka keluar. Ini merugikan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, jaringan kabel dipasang di atas kali juga mengganggu keindahan dan membahayakan masyarakat sekitar. Belum lagi banyak sampah berserakan. Padahal, warga sudah membayar retribusi. Masalah lain, adanya parkir kendaraan yang tidak teratur. "Keamanan dan ketertiban belum benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di Kota Tua," kata Jacky.
Hal senada dikatakan Sekjen Paguyuban Kota Tua Ella Ubaidi. Menurutnya, kawasan Kota Tua yang luasnya sekitar 840 hektare itu, sebanyak 18% di antaranya seperti lahan dan gedung kantor kecamatan, museum milik Pemprov DKI. Sebanyak 12% seperti Stasiun KA Beos, Kantor Pos milik Pemerintah Pusat. "Sedangkan 70 persen lainnya lahan milik swasta. Artinya pihak swasta dan komunitas yang ada di kawasan Kota Tua jangan ditinggalkan begitu saja dalam melakukan revitalisasi kawasan itu," katanya.
Ella mengatakan, dalam merevitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI juga harus mempertimbangkan masalah perawatannya. Sehingga proyek bernilai miliaran rupiah tidak sia-sia hanya dalam hitungan bulan.
"Contohnya revitalisasi di Taman Fatahillah yang menelan biaya Rp 50 miliar, untuk penataan pencahayaan, penataan kabel PLN, telepon, taman, dan sebagainya. Proyek 2006-2007 itu cuma bisa bertahan tiga bulan, lampu-lampu banyak yang mati, telepon rusak," ujarnya.
Menurut Ella, pembangunan kawasan Kota Tua perlu melibatkan warga sekitarnya, sehingga ada manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Misalnya, dengan kegiatan industri rumahan, mengembangkan wisata kuliner yang harganya terjangkau masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Pengelola Aset PT Pusat Perdagangan Indonesia(PPP) Robert Tambunan, mengkritisi pernyataan Aurora Tambunan seusai dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. [Y-6]
(Suara Pembaruan, Senin, 16 Maret 2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar